Pada akhir dekade 70an, di Indonesia terdapat sekitar 1.700 perusahaan percetakan. Demikian catatan keanggotaan Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) yang sempat dikutip Eduard Kimman dalam tesisnya, yang dibukukan tahun 1981. Dengan pertimbangan banyaknya percetakan kecil yang tidak terdaftar di PPGI, Eduard memerkirakan pada saat itu ada sekitar 15.000 percetakan di Indonesia. Kini? Ketua PPGI, Fauzi Lubis, menyebutkan bahwa anggota PPGI ada sekitar 6.000. Jumlah sesungguhnya? Pasti jauh lebih besar, tapi tidak ada yang mencatat rapih, tidak Percetakan Negara, tidak juga PPGI. Yang jelas, dunia percetakan adalah bisnis yang berkembang sangat pesat.

Selepas tahun 1949, para penerbit pribumi mengeluhkan bahwa di Jakarta hanya terdapat dua percetakan yang dimiliki orang Indonesia asli, selebihnya milik warga Belanda. Tahun 1950, terjadi perubahan drastis. Jumlah percetakan milik pribumi di ibukota meningkat menjadi 23, beda 1 angka di belakang Belanda (yang memiliki 24 percetakan), sementara warga Tionghoa memiliki nyaris 4 kali lipat (86 percetakan). Sehabis itu, jumlah percetakan di Indonesia terus meningkat hingga kini.

Dibawa oleh Belanda

Hadirnya percetakan di Indonesia bermula dari kedatangan Belanda (tiba tahun 1596) dan erat hubungannya dengan VOC. Tahun 1624, misionaris Gereja Protestan.

Belanda memerkenalkan percetakan di Hindia Belanda dengan membeli sebuah mesin cetak dari negaranya sendiri untuk menerbitkan literatur Kristen dalam bahasa daerah, sehubungan dengan keperluan penginjilan. Tapi mesin cetak itu menganggur, karena tak ada tenaga operator untuk menjalankannya. Baru pada tahun 1659 (35 tahun kemudian), Kornelis Pijl memprakarsai percetakan dengan memroduksi sebuah Tijtboek, yakni sejenis almanak, atau “buku waktu”. Perkembangan percetakan di Indonesia erat sekali dengan sejarah perjalanan surat kabar. Berikut beberapa catatan waktu perjalanan atau napak tilas percetakan di Indonesia…

1667:

Pemerintah pusat berinisiatif mendirikan percetakan dan memesan alat cetak yang lebih baik, termasuk matriks yang menyediakan berbagai jenis huruf.

1668:

Hendrik Brant mencetak dokumen sebagai produk pertama percetakan pemerintah, yaitu Perjanjian Bongaya antara Laksamana Cornelis Speelman dan Sultan Hasanuddin di Makasar yang ditandatangani 15 Maret 1668. Hendrik Brant pada Agustus 1668 mendapat kontrak mencetak dan menjilid buku atas nama VOC dengan upah 86 dolar yang dibayar dengan cara mencicil. Kontrak berakhir 16 Februari 1671.

1671:

VOC menandatangani kontrak baru dengan Pieter Overtwaver dan tiga pegawai Kompeni lainnya (Hendrick Voskens – punch cutter, Piet Walbergen – type-founder, dan Aernout Kemp – ahli cetak) untuk percetakan yang bernama Boeckdrucker der Edele Compagnie (pencetak buku Kompeni). Kontrak berakhir 1695.

1677:

Dokumen dengan kosa kata Belanda-Melayu pertama kali dicetak.

1693:

Dokumen New Testament dicetak dalam bahasa Portugis.

1699:

Pendeta Andreas Lambertus Loderus mengambiil alih Boeckdrucker der Edele Compagnie untuk didayagunakan secara maksimal. Banyak karya penting dalam bahasa Belanda, Melayu dan Latin lahir dari percetakannya, termasuk sebuah kamus Latin-Belanda-Melayu yang disusun oleh Loderus sendiri.

1718:

Pemerintah pusat mendirikan percetakan sendiri di Kasteel Batavia (kasteel = benteng, Batavia saat itu adalah kota yang dikelilingi benteng) untuk kepentingan mencetak dokumen-dokumen resmi.

1743:

Seminarium Theologicum di Batavia memeroleh satu unit alat percetakan. Pernah menerbitkan Perjanjian Baru (bagian dari kitab suci agama Kristen, red) dan beberapa buku doa dalam terjemahan Melayu. Tahun 1755 percetakan tersebut dipaksa bergabung dengan Percetakan Benteng.

1744:

Surat kabar tercetak pertama bernama Batavia Nouvelles lahir dari Percetakan Benteng yang dikelola oleh Jan Erdman Jordens, tepatnya pada 8 Agustus 1744. Hanya terdiri dari selembar kertas berukuran folio, yang kedua halamannya masing-masing berisi 2 kolom. Isinya memuat maklumat pemerintah, iklan dan pengumuman lelang. Pembaca bisa mendapatkannya setiap Senin dari Jan Abel, perusahaan penjilidan milik Kompeni di Benteng. Sebuah sumber menyebutkan, koran pada saat itu ditulis tangan.

1745:

Surat kabar Batavia Nouvelles dihentikan penerbitannya (20 Juni 1746) atas permintaan Dewan Direktur VOC kepada Gubernur Jenderal, karena surat kabar yang berorientasi iklan dan  berisi informasi tentang kondisi perdagangan di Hindia Belanda dikhawatirkan bisa dimanfaatkan oleh pesaing Eropa.

1761:

Mulai diberlakukan peraturan percetakan pertama yakni “Reglement voor de Drukkerijen te Batavia” (Juni 1761) di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal A. van der Parra.

1776:

Surat kabar Vendu Niews (VN) diterbitkan oleh L. Dominicus. Ini adalah surat kabar pertama yang bersentuhan dengan orang Indonesia, tiga dasawarsa setelah Bataviase Nouvelles mati. VN merupakan media iklan mingguan, terutama mengenai berita lelang, juga maklumat penjualan sejumlah perkebunan besar dan beberapa iklan perdagangan. Dikenal oleh masyarakat sebagai “soerat lelang”.

1785:

Percetakan Kota dilarang keras mencetak apapun tanpa izin sensor. Penyensoran mulai dilaksanakan di Hindia Belanda pada 1668.

1809:

Surat kabar Vendu Niews menghentikan penerbitan pada masa pemerintahan Jenderal Herman Willem Daendels (1808 – 1811).
Di tahun yang sama, Daendels membeli Percetakan Kota dan menggabungkannya dengan Percetakan Benteng menjadi Landsdrukkerij, yang sekarang bernama Percetakan Negara. Sebelum namanya menjadi Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) pada tahun 1950, Perum PNRI telah mengalami beberapa kali perubahan nama. 1942, namanya Gunseikanbu Inatsu Koja (GIK), 1945 berubah lagi menjadi Percetakan Republik Indonesia (PRI), lalu melalui Peraturan Pemerintah no. 46 Tahun 1991, PNRI menjadi Perusahaan Umum (Perum). Percetakan Negara masih eksis hingga kini.

1810:

15 Januari 1810 terbit edisi pertama mingguan resmi pemerintah, Bataviasche Koloniale Courant yang diasuh oleh Profesor (Kehormatan) Ross, pendeta komunitas Belanda di Batavia sejak 1788. Isinya memuat juga iklan, mulai dari tali sepatu hingga budak belian. Penerbitan berhenti 2 Agustus 1811, persis seminggu sebelum Batavia jatuh ke tangan Inggris.

1812:

29 Februari 1812, pemerintahan yang baru (Inggris) menerbitkan Java Government Gazette, mingguan yang sebagian besar berbahasa Inggris, dicetak oleh A.H. Hubbard.

1816:

Java Government Gazette berhenti bersamaan dengan kembalinya Belanda. 20 Agustus 1816 pemerintah Belanda menggantikannya dengan Bataviasche Courant yang berganti nama menjadi Javasche Courant 12 tahun kemudian.

1831:

Muncul surat kabar partikelir pertama. Ini terlambat, mengingat kendalanya adalah kesulitan mendapatkan alat untuk membuat huruf timah. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ketiadaan tenaga (kompositor) terampil. Karena itu percetakan misionaris menjadi satu-satunya percetakan non pemerintah yang bergiat dalam cetak-mencetak selama abad ke-18.

1855:

Surat kabar pertama berbahasa Jawa terbit di Surakarta sekali seminggu, namanya Bromartani. Diterbitkan oleh perusahaan kongsi Belanda, Harteveldt & Co.

1910:

Di Jakarta terbit surat kabar nasional yang pertama, Medan Prijaji.

1921-1922:

Pabrik kertas pertama, N. V. Papier Fabriek Padalarang, dibangun di Padalarang dengan kapasitas produksi 9 ton per hari.

1939-1940:

Pabrik kertas kedua dibangun di Jawa Timur, dekat daerah Letjes, Probolinggo, oleh pemilik pabrik yang sama dengan yang di Padalarang.

1949:

Di Jakarta hanya terdapat 2 mesin printing yang dimiliki oleh warga pribumi. Percetakan milik warga asing hanya berproduksi untuk kepentingannya saja.

1950:

Jumlah perusahaan percetakan nasional (milik pribumi) di Jakarta meningkat menjadi 23 buah. 24 lainnya dimiliki warga asing (Belanda), sementara 86 lagi dimiliki warga Tionghoa.

1951:

Dari data resmi, terdapat 150 perusahaan percetakan di Jawa Timur (75 di Surabaya, 18 di Malang, dan sisanya tersebar di daerah dan sekitarnya).

1953-1954:

Percetakan Negara melakukan proyek modernisasi percetakan yang ambisius dengan membeli sebuah mesin web-offset 4 warna.

1969:

Pemerintah Belanda bekerja sama dengan Departemen Pendidikan & Kebudayaan Indonesia mendirikan institusi pendidikan dan pelatihan SDM di bidang grafis, Pusat Grafika Indonesia (Pusgrafin) di Jakarta. Antara tahun 1969-1978, sekitar 2.000 orang mengikuti kursus composing, printing, binding, machine maintenance, lay-out, management, dll.

1970-an:

Industri percetakan di seluruh dunia berganti ke teknologi offset. Dua perusahaan percetakan Cina terbesar, Sin Po dan Keng Po membeli mesin cetak rotasi untuk koran yang tetap digunakan hingga 1970-an. Surat kabar Sinar Harapan (sejak 1961) dan Kompas (sejak 1965) pernah menggunakan fasilitas mesin printer ini hingga mereka memiliki mesin cetak sendiri di tahun 1970-an.

1976:

Sebanyak 385 mesin cetak offset diimpor ke Indonesia.

1992:

Teknologi computer to film (CTF) masuk ke Indonesia. Awalnya hanya percetakan-percetakan besar saja yang memilikinya. 1995, percetakan-percetakan menengah dan kecil mulai mengadopsi. Hingga tahun 1997, penggunaan CTF bisa dibilang sudah merata.

2000:

Masuknya teknologi computer to plate (CTP) mulai menggeser CTF dan ikut berdampak pada menurunnya bisnis repro. Sampai sekarang kurang lebih terdapat 70 mesin CTP di Indonesia. Dulu merek-merek yang terkenal untuk mesin ini adalah Heidelberg dan AGFA. Sekarang sudah mulai banyak pemain baru, seperti Screen, Scitex dan Basys Print.

Perkembangan terakhir di Indonesia:

Saat ini percetakan besar di Indonesia sudah mulai mengadopsi teknologi computer to press berupa direct imaging (memakai master) dan computer to print (tanpa master) yang banyak menggunakan teknologi mesin digital printing. Salah satu mesin cetak yang terkenal di kelas ini adalah HP Indigo. Bahkan percetakan-percetakan kini sudah melengkapi peralatannya tidak hanya untuk urusan pre-press, tapi juga post press (proses finishing seperti cutting, binding, folding, stiching, embossing, dan lain-lain), sehingga percetakan menjadi bisnis one-stop service yang makin berkembang.